NarasiTime.co – Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin upacara peringatan Hari Jadi Ke-544 Bogor di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Rabu (3/6/2026), sebagai penghormatan terhadap sejarah kelahiran kabupaten itu sekaligus penegasan komitmen pemerataan pembangunan.
Dalam amanat, ia menyoroti kondisi sejumlah wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam besar, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk di Desa Malasari.
“Jangan titik awal Bogor berdiri menjadi titik paling belakang perkembangan Kabupaten Bogor,” kata dia.
Ia mengatakan Desa Malasari memiliki nilai sejarah penting karena pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Kabupaten Bogor saat Agresi Militer Belanda II di bawah kepemimpinan Bupati Raden Ipik Gandamana.
Menurut dia, kawasan tersebut juga menyimpan berbagai potensi, mulai dari sumber daya mineral, panas bumi hingga kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang masih terjaga.
Namun demikian, ia menilai masih terdapat kesenjangan pembangunan yang harus segera ditangani, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Ia mengungkapkan masih terdapat sekolah yang harus berbagi ruang belajar sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung terbatas akibat kendala status lahan.
Rudy menyebut persoalan tersebut mulai menemukan solusi setelah pihak swasta menyatakan kesediaan menghibahkan lahan untuk pembangunan sekolah baru di Malasari.
“Tadi pihak swasta langsung memberikan jawaban bahwa akan memberikan lahan untuk dihibahkan untuk dibangun sekolah SMP dan SMA,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat lainnya, seperti peningkatan layanan kesehatan, penyediaan tenaga medis, perbaikan jalan, hingga penerangan jalan umum.
Dia menjelaskan program yang dapat dilaksanakan melalui anggaran tahun berjalan akan segera direalisasikan, sedangkan kegiatan yang membutuhkan proses perencanaan dan pengadaan lebih panjang akan dimasukkan ke program tahun berikutnya.
Ia menegaskan peringatan Hari Jadi Ke-544 Bogor dipusatkan di Desa Malasari agar manfaat kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
“Kita menggelontorkan anggaran biaya, tapi anggaran biaya tersebut langsung digunakan oleh masyarakat. Seluruh hunian tempat tinggal penduduk hampir semuanya disewa oleh para tamu dan perangkat daerah,” katanya.
Rudy menambahkan pemerintah juga meminimalkan penggunaan jasa katering dari luar daerah namun melibatkan masyarakat desa dalam penyediaan konsumsi selama rangkaian kegiatan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan Pendopo Malasari pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Kabupaten Bogor sekitar tahun 1948 hingga 1950 saat Agresi Militer Belanda II.
Dari lokasi tersebut, Pemerintahan Kabupaten Bogor tetap berjalan selama sekitar lima bulan di tengah situasi perang mempertahankan kemerdekaan, sehingga bangunannya kini ditetapkan sebagai rumah sejarah dan cagar budaya oleh pemkab setempat.(ant)
