NarasiTime.id – Di Kabupaten Bogor banyak proyek insfrastruktur yang mangkrak hingga tertunda. Hal itu membuat Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto turut prihatin.
Proyek insfrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang bermasalah jadi temuan atau catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat.
“Permasalahan proyek insfrastruktur di DPUPR ini menjadi pekerjaan rumah (PR) hingga harus kita antisipasi,” kata Rudy Susmanto saat ditemui media, Rabu (20/3/2024).
Rudy Susmanto menjelaskan, bahwa ia bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bakal menambah anggaran untuk DPUPR pada Tahun 2024.
“Kami akan menambah anggaran untuk DPUPR melalui recofusing anggaran atau di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Bogor 2024 hingga sejumlah proyek insfrastruktur dapat kembali dikerjakan atau untuk melaksanakan proyek strategis seperti pelebaran jalan Rancabungur-Ciampea yang biayanya mencapai Rp 50 miliar. Saya dalam kesempatan ini meminta agar DPUPR berbenah dan mengerjakan tugasnya secara baik,” tutur Wakil Sekjend DPP Partai Gerindra tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Tuti Alawiyah meminta DPUPR mengerjakan pembangunan infrastruktur di Jalan Pancawati Caringin tidak diselesaikan oleh penyedia jasa di tahun 2023.
Hal itu membuat jalan di kawasan Pancawati semakin rusak dan membahayakan penggunan jalan.
“Saya minta proyek peningkatan Jalan Pancawati Caringin yang mangkrak untuk dilaksanakan kembali di tahun ini, karena sudah banyak masyarakat yang celaka di jalan tersebut,” pinta Tuti Alawiyah.
Selain Jalan Pancawati Kecamatan Caringin, sejumlah proyek peningkatan jalan, jembatan dan irigasi di kecamatan lain pun juga dipinta Tuti Alawiyah untuk segera diselesaikan oleh DPUPR Kabupaten Bogor. (*)
