Narasitime.co – Rumah Literasi Merah Putih menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Sinergi Pers, Masyarakat dan Penegak Hukum Dalam Menciptakan Kondusivitas Investasi, Ketersediaan Energi Listrik, Kemandirian Energi untuk Kemajuan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sukabumi”. Kegiatan berlangsung di Cafe The Bumee, Jalan Lingkar Selatan No.3, Gunungguruh Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Selasa 01/09/2026.
FGD ini menjadi ruang diskusi lintas sektor untuk mencari solusi atas tantangan investasi dan ketersediaan energi di Sukabumi. Peserta sepakat bahwa ketiga pilar, yaitu pers, masyarakat, dan penegak hukum harus berjalan beriringan agar pembangunan daerah berjalan kondusif.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kasi Intel Kejari Cibadak Rachaman, SH, MH yang mewakili Kajari Cibadak, perwakilan GM PLN UIP JBT, perwakilan Kepala BPN Kabupaten Sukabumi, perwakilan Kadiskominfosan, serta KaKesbangpol Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeni, S.Sos, MM.
Dari unsur pers hadir perwakilan Ketua PWI Jawa Barat, Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Ketua SMSI Sukabumi Raya, insan pers, LSM, pelaku UMKM, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran lintas elemen ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah.
Dalam pemaparannya, Kasi Intel Kejari Cibadak Rachaman, SH, MH menegaskan peran hukum sebagai penjamin kepastian iklim investasi.
“Penegak hukum hadir untuk memberikan kepastian dan rasa aman. Tanpa kepastian hukum, investor tidak akan masuk. Sinergi dengan pers dan masyarakat penting agar setiap proses pembangunan berjalan transparan dan tidak menimbulkan konflik di lapangan,” ujarnya.
Perwakilan GM PLN UIP JBT menyoroti urgensi ketersediaan listrik bagi iklim investasi. PLN akan selalu konsen untuk memenuhi setiap kebutuhan listrik masyarakat.
“Ketersediaan energi listrik adalah fondasi utama investasi. PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan di Sukabumi. Namun kami juga butuh dukungan masyarakat dan media untuk mengedukasi pentingnya efisiensi energi dan mendukung program kemandirian energi berbasis potensi lokal,” katanya.
Perwakilan Kepala BPN Kabupaten Sukabumi juga menekankan pentingnya tertib administrasi pertanahan. Investasi akan tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sukabumi, apabila semua pihak menyadari akan ketertiban administrasi pertanahan.
“Aspek pertanahan sering menjadi kendala investasi. BPN siap bersinergi mempercepat layanan, asalkan semua pihak patuh pada aturan. Dengan data pertanahan yang tertib, kita bisa menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.
KaKesbangpol Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeni, S.Sos, MM menyoroti aspek stabilitas sosial. Kenyamanan dana keamanan investor, sehingga mau berinvestasi di Kabupaten Sukabumi, menjadi kewajiban semua pihak.
“Kondusivitas adalah kunci. Tugas kami menjaga stabilitas agar investasi bisa berjalan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, pers, dan aparat sangat dibutuhkan agar tidak ada miskomunikasi yang menghambat pembangunan dan penyediaan energi,” ungkapnya.
Perwakilan Kadiskominfosan Kabupaten Sukabumi menekankan peran komunikasi publik. Peran pers dalam memberikan informasi kepada publik menjadi bagian penting, sehingga investor mau datang ke Kabupaten Sukabumi.
“Peran komunikasi publik sangat vital. Diskominfo akan memperkuat diseminasi informasi terkait program energi dan investasi agar masyarakat memahami manfaatnya. Pers menjadi mitra strategis untuk menyampaikan informasi yang benar dan menangkal hoaks,” ujarnya.
Dari unsur organisasi pers, perwakilan Ketua PWI Jawa Barat menegaskan tanggung jawab media. Karya jurnalistik yang dihasilkan oleh rekan-rekan wartawan akan menjadi sebuh ide dan gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan dan investasi di Kabupaten Sukabumi.
“Pers punya tanggung jawab moral mengawal pembangunan. Kami akan mendorong jurnalisme yang konstruktif, mengawasi kebijakan energi dan investasi, sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di Sukabumi,” tegasnya.
Senada, Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Nuruddin Zain Syamsi, menyatakan kesiapan insan pers daerah. PWI siap mengawal pembangunan dan memberikan masukan yang konstruktif untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Sukabumi.
“Di tingkat daerah, pers harus hadir paling depan. Kami siap bersinergi dengan penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan informasi terkait kelistrikan dan investasi sampai ke masyarakat dengan akurat, sehingga tercipta kepercayaan publik,” katanya.
Ketua SMSI Sukabumi Raya Eman Sulaeman, turut menyampaikan peran media siber. Sebagai organisasi perusahaan pers, sudah seharusnya perusahaan pers membantu pembangunan Kabupaten Sukabumi, tentunya dengan nalar yang kritis dengan produk jurnalistiknya.
“Media siber punya jangkauan luas dan cepat. SMSI siap mendukung literasi masyarakat tentang pentingnya kemandirian energi dan investasi. Mari kita jaga agar pemberitaan tidak memprovokasi, tapi mencerdaskan dan membangun,” ujarnya.
Perwakilan LSM dan pelaku UMKM, Saeful Usman juga menyuarakan harapan dari sisi ekonomi rakyat. Mereka sangat berkeinginan agar iklim investasi di Kabupaten Sukabumi menjadi sebuah kenyamanan bagi para investor. Sehingga ada imbas positif bagi para pelaku UMKM.
“UMKM butuh listrik yang stabil dan biaya yang terjangkau agar bisa berkembang. Kami berharap hasil FGD ini benar-benar ditindaklanjuti, karena kemandirian energi akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat kecil di Sukabumi,” ungkapnya.
Diskusi dalam FGD menyimpulkan bahwa investasi tidak akan tumbuh tanpa tiga syarat utama: kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur energi, dan dukungan informasi yang sehat dari media. Ketiganya harus disinergikan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Para peserta juga mendorong agar pemerintah daerah menjadikan forum seperti ini sebagai agenda rutin. Dengan begitu, setiap kebijakan terkait energi dan investasi bisa dikawal bersama sejak perencanaan hingga implementasi di lapangan.
Rumah Literasi Merah Putih berharap FGD ini menjadi awal dari gerakan bersama. Tujuannya agar Kabupaten Sukabumi mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, mandiri dalam energi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Fitra Yudi)
