NarasiTime.co – Bupati Bogor Rudy Susmanto membawa Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Rudy dalam keterangannya di Bogor, Rabu (10/6/2026) mengatakan, capaian tersebut menjadi opini WTP kedua yang diraih Pemerintah Kabupaten Bogor pada masa kepemimpinan Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade), setelah sebelumnya berhasil mengembalikan predikat WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024 usai empat tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Opini WTP tersebut diterima Rudy Susmanto saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Rabu siang.
Rudy mengatakan raihan opini WTP merupakan hasil kerja seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun capaian ini harus menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan di berbagai sektor,” kata Rudy.
Menurut dia, opini WTP bukan tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan seluruh perangkat daerah harus terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bogor harus terus melangkah maju menjadi lebih baik. Yang terpenting, seluruh jajaran pemerintah harus semakin sayang dan cinta kepada masyarakat Kabupaten Bogor dengan menghadirkan pelayanan yang terbaik,” ujarnya.
Rudy juga meminta seluruh aparatur pemerintah daerah bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah agar kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.(*)
