NarasiTime.co – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Irvan Maulana menegaskan akan menutup oprasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bogor yang dinilai tidak sesuai standar gizi dalam penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut menyusul laporan masyarakat dan orang tua murid yang mengeluhkan menu MBG yang disalurkan oleh sejumlah dapur MBG. Pihaknya pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari sidak tersebut, ia menduga jika ada oknum yang mengambil keuntungan secara pribadi.
“Ini adalah salah satu program Pak Prabowo. Saya tidak ingin program ini justru dicoreng oleh SPPG yang hanya mencari keuntungan pribadi. Terlebih di bulan Ramadan, jangan sampai penyaluran dirapel hingga tiga hari,” ujarnya, Senin (9/3/2026).
Dirinya juga mempertanyakan nilai gizi dari paket MBG yang dibagikan, seperti buah salak, telur, kue, dan keripik tempe.
“Ini harus dievaluasi. Jika tidak ada perbaikan, kami tidak akan segan-segan merekomendasikan penutupan operasionalnya,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat menjalankan program MBG dengan penuh tanggung jawab demi tercapainya tujuan peningkatan gizi masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, juga menyoroti ketidaksesuaian menu MBG pada bulan Ramadan, sehingga memicu keluhan dari orang tua murid dan masyarakat. Sebagai koordinator Komisi IV, ia berencana mengarahkan Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor untuk membantu pengawasan penyaluran MBG di satuan pendidikan.
“Memang penyaluran MBG ini yang pertama kalinya dilakukan saat bulan puasa. Namun, karena adanya laporan dan keluhan, seharusnya segera dilakukan evaluasi,” katanya.
“Kami akan melakukan pengecekan dan membantu komunikasi agar penyaluran MBG ini dievaluasi,” ujarnya.
Agus juga meminta pihak terkait lebih terbuka dalam menerima masukan masyarakat agar hak penerima program MBG benar-benar terpenuhi. “Jangan sampai hak anak-anak justru berkurang di bulan Ramadan ini,” kata dia. (*)
