NarasiTime.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/6/2025), di Gedung Pakuan, Bandung. Acara ini diikuti oleh para Kepala Daerah dan Ketua DPRD dari seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk Bupati Sukabumi H. Asep Japar dan Ketua DPRD Sukabumi, Budi Azhar Mutawali.
Dalam kegiatan strategis ini, turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Inspektur Daerah, serta Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi. Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, DPRD, dan KPK dalam pemberantasan korupsi secara terintegrasi, yang dikoordinasikan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya menjaga perencanaan dan penganggaran APBD agar bebas dari intervensi. Ia menyampaikan bahwa prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah pada kepentingan publik dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.
“Kita akan memastikan APBD disusun secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian adalah kunci menuju pemerintahan yang bersih dari KKN,” tegas Gubernur Dedi dalam sambutannya.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk legislatif dan eksekutif, dalam upaya bersama melawan korupsi.
Sebagai penutup kegiatan, seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jawa Barat melakukan penandatanganan dokumen Komitmen Antikorupsi. Penandatanganan ini menjadi simbol kesepakatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. (Fitra Yudi. S)
