Narasitime.id — Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi menerima audiensi dari Forum Rempug Masyarakat Desa (Formades) yang menyampaikan beragam keluhan terkait layanan publik di RSUD Palabuhanratu. Audiensi yang digelar di ruang Badan Anggaran DPRD pada Rabu (4/6/2025) itu berlangsung penuh dinamika, hingga berujung pada aksi walk out dari perwakilan forum akibat ketidakpuasan terhadap jawaban pihak rumah sakit.
Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Direktur RSUD Palabuhanratu, dr. Rika Mutiara bersama jajarannya, Forum menyampaikan berbagai persoalan krusial, seperti rendahnya kualitas pelayanan medis, ketersediaan obat yang sering tidak memadai, hingga dugaan praktik percaloan dalam proses pendaftaran pasien.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah Formades yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap layanan publik, khususnya rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
“Kami mengapresiasi Forum Rempug Desa yang telah menyampaikan keluhan secara terbuka. Mereka menyoroti banyak aspek, mulai dari pelayanan medis hingga praktik percaloan. Ini bentuk kepedulian terhadap hak-hak warga,” ujar Ferry.
Namun, Ferry menilai, jawaban dari pihak rumah sakit masih terkesan normatif dan belum memberikan solusi konkret yang diharapkan oleh masyarakat.
“Forum sudah paham dengan jawaban formal. Yang mereka butuhkan adalah jawaban nyata yang bisa dirasakan langsung di lapangan. Karena tidak menemukan titik terang, forum akhirnya memilih walk out dan menghentikan diskusi,” jelasnya.
Menindaklanjuti audiensi tersebut, Komisi IV DPRD menegaskan bahwa semua keluhan yang disampaikan telah dicatat dan akan ditindaklanjuti dengan langkah pengawasan serta rekomendasi perbaikan serius kepada manajemen rumah sakit.
“Kami sudah tegaskan, jangan sampai ada lagi praktik percaloan. Ketersediaan obat harus dijamin, dan pelayanan kepada masyarakat harus lebih humanis. Ini bukan sekadar janji, tapi komitmen,” tegas Ferry.
Selain itu, Ferry juga mengungkapkan bahwa Komisi IV mencatat adanya kendala internal RSUD, termasuk dalam hal sistem rujukan dan klaim BPJS. Untuk itu, DPRD berencana memfasilitasi dialog antara rumah sakit dan pihak BPJS guna mencari solusi sistemik.
“Ke depan, kami tidak hanya menunggu laporan. Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan perubahan itu benar-benar terjadi,” pungkasnya.
