NarasiTime.id — Warga dari arah BSD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menuju Parung Bogor yang melintasi Jalan Raya Pendidikan Desa Rawa Kalong Gunung Sindur, jika menoleh sisi kanan jalan pasti akan melihat deretan gedung mewah yang sedang dalam proses pembangunan.
Pantauan NarasiTime.id di lokasi proyek, selain deretan bagunan satu lantai, ada juga sejumlah gedung mirip ruko mewah yang dibangun dua lantai bernama Grand Bukit Dago Exclusive Cluster. Jika dilihat dari depan, bangunan mewah tersebut tentu mengundang decak kagum bagi siapapun yang melihatnya.
Namun, sayangnya ketika dilihat dari belakang, kondisi bangunan mewah tersebut begitu mepet persis dibibir sungai. Meski kondisi sungai sudah mengalami pendangkalan dan kering. Tapi dimusim penghujan lokasi itu tetap menjadi lintasan air dari kampung Rawa Kalong.
Salah seorang warga sekitar , Nasrullah (45) kepada kanalnasional.com menyayangkan, langkah developer yang melaksanakan pembangunan gedung tersebut mepet dengan bibir sungai. Ia juga mempertanyakan, apakah mereka telah mengantongi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung ) dari pemerintah kabupaten Bogor?
“Buat saya aneh aja, kalau PBG nya bisa terbit. Kan kondisi bangunannya ada dibibir sungai. Kok bisa ya? Bagaimana terkait kajian teknisnya? Apakah tidak akan beresiko dikemudian hari,” kata Nasrulah, Kamis(28/11/2024).
Dikatakan Nasrul, Melihat kondisi bangunan tampak depan memang terkesan begitu mewah dan membuat konsumen pasti akan tertarik untuk membeli atau pun berinvestasi.
“Kalau kita lihat dari depan kesan mewahnya dapat. Tambah lagi lokasi yang begitu startegis di perbatasan Kota Tangsel. Pasti banyak peminatnya atau mungkin sudah banyak yang laku terjual. Tapi kalau dilihat dari belakang, kondisinya ya dibibir sungai,” tambahnya.
Menurutnya, keberadaan Kabupaten Bogor yang begitu luas dengan 40 kecamatan tentu menyulitkan dalam hal pengawasan. Apalagi untuk daerah-daerah yang berada di perbatasan wilayah.
“Bogor ini sangat luas. Soal-soal perizinan kepada pihak swasta ya tentunya penting juga input dari pemerintah di bawahnya seperti Pemerintah Desa atau Kecamatan. Karena dengan luasnya wilayah, kemungkinan tidak sedikit gedung-gedung yang dibangun namun mengabaikan aspek perizinan,” pungaksnya.
Hingga berita ini diturunkan NarasiTime.id belum berhasil mendapatkan klarifikasi dari pihak pengembang dan juga Pemerintah Kabupaten Bogor terkait perizinan bangunan Gedung (PBG) di proyek tersebut. (che)
