Narasitime.co – Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja (raker) strategis bersama sejumlah mitra kerja lintas sektor dalam rangka membahas dan mengevaluasi rencana anggaran tahun 2025.
Rapat yang berlangsung di Aula Disnakertrans Kabupaten Sukabumi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap penggunaan anggaran publik, khususnya di sektor kesehatan dan sosial.
Raker tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, serta jajaran perangkat daerah yang menjadi mitra kerja, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra), pihak Rumah Sakit Sekarwangi, serta perwakilan dari 58 Puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Ketua Komisi IV, Saepuloh yang akrab disapa Badot, dalam keterangannya menegaskan bahwa rapat kerja ini bukan sekadar agenda formalitas, melainkan bagian dari upaya serius DPRD dalam memastikan setiap perencanaan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Rapat kerja hari ini kita fokus membahas anggaran tahun 2025 bersama mitra kerja. Ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi IV untuk ditindaklanjuti dalam rapat paripurna, khususnya dalam pembahasan LKPJ Bupati,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa sektor kesehatan dan sosial merupakan dua bidang krusial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, sehingga perencanaan dan realisasi anggarannya harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan mengemuka, mulai dari efektivitas program layanan kesehatan di tingkat Puskesmas, kualitas pelayanan rumah sakit daerah, hingga penyaluran bantuan sosial yang kerap menjadi sorotan publik.
Komisi IV mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mampu menyajikan data yang akurat serta perencanaan yang realistis dan terukur.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan yang dipimpin langsung oleh H. Maskur Alawi memaparkan sejumlah program prioritas di tahun 2025, termasuk peningkatan fasilitas layanan kesehatan, penguatan tenaga medis, serta optimalisasi pelayanan di 58 Puskesmas. Ia juga mengakui masih adanya sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait keterbatasan anggaran dan distribusi sumber daya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Bangbang Widyantoro turut menyampaikan strategi penanganan masalah sosial yang akan difokuskan pada penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta peningkatan akurasi data penerima bantuan agar tidak lagi terjadi tumpang tindih maupun salah sasaran.
Kabag Kesra H. Andi juga menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya mensinergikan program-program kesejahteraan rakyat dengan kebijakan lintas sektor agar dampaknya lebih terasa secara langsung di tengah masyarakat.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari rangkaian pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sukabumi.
Dengan digelarnya raker ini, Komisi IV berharap seluruh mitra kerja tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata, tetapi juga pada kualitas output dan dampak nyata bagi masyarakat.
DPRD menegaskan akan terus mengawal setiap rupiah anggaran agar tidak menyimpang dari kepentingan publik.
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, rapat kerja ini menjadi cermin bahwa pengawasan legislatif tidak boleh tumpul. Sebab, di balik setiap angka dalam dokumen anggaran, terdapat hak-hak masyarakat yang harus dijaga dan diperjuangkan.(Fitra Yudi. S)
